Ganjar Cek Progres Tol Semarang-Demak Seksi 1

Gubernur Ganjar Pranowo (dua dari kanan) mendapat
penjelasan soal proyek jalan tol Semarang-Demak.

Semarang-Sebagai upaya penanganan banjir rob yang terjadi di wilayah Sayung di Kabupaten Demak, Gubernur Ganjar Pranowo melakukan pengecekan progres tol Semarang-Demak Seksi 1 pada Rabu (17/5).

Pengecekan dilakukan, karena banyak keluhan dari pengguna kendaraan yang melintas di pantura Demak akibat banjir rob san menyebabkan kemacetan.

Ganjar menjelaskan, masyarakat harus diberikan penjelasan soal dampak banjir rob dan upaya penanganan yang sedang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, tol Semarang-Demak Seksi 1 terbagi menjadi tiga paket.

Paket 1A saat ini sedang dikerjakan, dan paket 1B untuk tanggul laut serta paket 1C adalah paket pengerjaan kolam retensi.

"Nah apa yang dilakukan pemerintah, sebenarnya sebagian yang lain adalah membuat pekerjaan tanggul laut ini. Dan ini paket-paket yang dikerjakan oleh teman-teman. Kolam retensi ini nanti akan diambil tanahnya sampai empat meter ke bawah, terus kemudian depositnya dibuang ke sini (sekitar Desa Sriwulan), kalau dibuang di sini, ini kering nanti," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1 paket C diharapkan bisa segera dikerjakan.

Proyek tersebut bisa segera dikerjakan, dibutuhkan dukungan dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

"Kita butuh untuk komunikasi dengan masyarakat agar tolong bantu dong biar lebih mudah. Ini untuk kebaikan, sehingga yang tadi di Sriwulan di area ini (sekitar paket 1C) kalau mereka yang merasa punya hak tanah di sini, bisa membantu percepatan negosiasinya juga bisa gampang. Insya Allah tidak merugikan mereka, maka demi kepentingan bersama, ini manfaatnya lebih gede, ini yang kita sampaikan dari yang ada," jelasnya.

Diketahui, Desa Sriwulan adalah desa yang sempat ditengok Ganjar Pranowo sebelum melihat progres tol dengan anggaran hingga Rp10,9 triliun.

Saat ini terdapat 198 kepala keluarga (KK) yang masih tinggal dalam kondisi terendam rob parah.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekira Rp1 triliun, untuk mengganti tanah musnah yang kini sudah disesuaikan dengan appraisal. (K-08)