HIPMI Jateng Pertanyakan Strategi Pemerintah Tangani Pandemi

Satlantas Polrestabes Semarang saat melakukan penutupan
jalan di kawasan Pandanaran, belum lama ini.

Semarang-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah memertanyakan strategi yang diterapkan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 apakah sudah berjalan efektif atau belum. Sebab, selama 17 bulan pandemi berlangsung belum terjadi perubahan dari kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah.

Ketua Umum HIPMI Jateng Billy Dahlan mengatakan pihaknya sebenarnya mendukung langkah yang diambil pemerintah, dalam rangka menekan dan mengendalikan kasus COVID-19 tidak terus meluas. Pernyataan itu dikatakannya di saat menjadi narasumber webinar tentang dampak PPKM darurat yang diambil pemerintah, kemarin.

Billy menjelaskan, selama 17 bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan seluruh negara memberikan dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Khusus untuk di dalam negeri, selama 17 bulan strategi yang diterapkan pemerintah untuk membatasi atau mengurangi kegiatan masyarakat belum bisa dikatakan berhasil. Bahkan, semakin memerburuk dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, penerapan pembatasan kegiatan harus terukur dan terarah serta memiliki obyektivitas yang lebih luas.

"Kok kita merasa selama 17 bulan ini strategi yang dipakai ini, kita mempertanyakan apakah ini masih efektif menerapkan PPKM ini. Sebenarnya apakah ini worth it? Kalau kita bicara dari dampak COVID-19 ini, kalau kita bicara secara gambaran besarnya, populasi di Indonesia adalah 276 juta jiwa. Kalau kita bicara sudah 17 bulan, total kasusnya adalah 2,9 juta yaitu 1,07 persen. Kalau kita bicara dari total kematian 77 ribuan nasional, itu 0,03 persen . Yang paling penting itu kasus aktifnya. Kasus aktifnya sekarang itu adalah 550 ribuan katakan," kata Billy.

Lebih lanjut Billy menjelaskan, kunci dari penanganan pandemi COVID-19 adalah merawat kasus aktif saat ini. Yakni, dengan menyiapkan sarana dan tenaga kesehatan untuk menangani kasus aktif. Misalnya dengan menyiapkan fasilitas penanganan COVID-19 di masing-masing daerah, dari dana yang telah disiapkan dan bukan digelontorkan untuk bantuan sosial.

"Kalau misal satu kota dengan dana Rp1 triliun membuat fasilitas kesehatan khusus COVID-19. Kalau Rp1 triliun per kabupaten/kota itu kita buat seribu ranjang untuk fasilitas COVID-19 yang gejala ringan dan sedang, kenapa enggak seperti itu. Itu yang kita harapkan," jelasnya.

Billy berharap, pemerintah bisa fokus pada penanganan kasus aktif agar mampu menyelesaikan akar permasalahannya. (Bud)