Erupsi Merapi Diperkirakan Bersifat Efusif

Gubernur Ganjar Pranowo meninjau para pengungsi Merapi.

Semarang-Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami erupsi yang bersifat efusif atau lelehan, setelah statusnya dinaikkan menjadi Level III atau Siaga pada 5 November 2020. Letusan efusif bisa terjadi sewaktu-waktu, dan akan memiliki kesamaan dengan erupsi pada 2006 lalu.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida mengatakan pada kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi erupsi yang bersifat eksplosif. Hanya saja pihaknya memerkirakan apabila terjadi letusan eksplosif, maka tidak akan sebesar erupsi pada 2010 lalu.

Humaida menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari pengamatan diketahui bahwa gas yang bisa memengaruhi pola erupsi telah terlepas secara berangsur-angsur. Sementara pola kegempaannya, akan memiliki kesaman dengan pra-erupsi pada 2006 lalu.

"Prediksi letusan bersifat efusif itu, didapatkan berdasarkan sejumlah fakta temuan secara periodik. Hingga sejauh ini, tidak terpantau adanya indeks kegempaan vulkanik dalam. Karena terjadinya kegempaan vulkanik dalam itu tidak ada (tidak terpantau alat). Tidak ada tekanan berlebih dari dapur magma. Pola kegempaan juga mirip 2006. Gas-gas terilis lebih dulu," kata Humaida, kemarin.

Terpisah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, meski perkiraan sementara erupsi Merapi akan bersifat efusif, namun seluruh komponen tetap diminta siaga dan waspada.

Menurutnya, erupsi Merapi pada periode sebelumnya telah memberikan pelajaran dan gambaran yang nyata tentang potensi dan ancaman bahayanya.

"Saya yakin masyarakat di lereng Merapi sudah lebih mengerti, dan memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi erupsi. Masyarakat lereng Merapi memiliki kearifan lokal tentang early warning system yang baik, dan masih dipertahankan hingga saat ini. Ternyata, kearifan lokalnya luar biasa, kentongannya hidup lagi. Early warning system yang baik sekali," ujar Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, seluruh komponen dan pemerintah di daerah bisa menggunakan hasil monitoring BPPTKG terkait perkembangan aktivitas Merapi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan berbasis pengurangan risiko bencana. (K-08)