 |
| Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah |
Semarang-Pemprov Jawa Tengah akan mendukung apabila pelaksanaan pilkada ditunda, karena memang pandemi saat ini sangat berbahaya. Namun, bisa saja pelaksanaan pilkada dengan memertimbangkan kondisi suatu daerah berdasar zona merah atau zona hijau.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan sudah cukup banyak usulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dan bahkan dua organisasi agama besar di Indonesia menyuarakan hal yang sama. Yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas, meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada karena dinilai bisa membahayakan masyarakat.
Ganjar menjelaskan, penundaan pilkada sangat mungkin dilakukan di masa sekarang ini. Sehingga, ini menjadi kewenangan dari KPU bersama Bawaslu sebagai penyelenggara dan Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan secara baik berdasar data yang ada.
"Memang kalau kita melihat di daerah-daerah yang zonanya merah, bahaya. Maka kemarin kita menyarankan, kalau tidak bisa divirtualkan semuanya saja. Dulu saya usulkan mungkin enggak pakai e-voting? Tapi karena e-voting belum terlalu bisa dipercaya, maka ini akan masalah. Bisa juga sih, ada yang ditunda dan ada juga yang tetap jalan. Misalnya, di tempat-tempat tentrem tapi dengan pembatasan yang sangat ketat. Jadi memang harus dipertimbangkan itu kondisi-kondisi agar tidak terjadi klaster baru dari pilkada," kata Ganjar, kemarin.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, apabila memang menjadi kesepakatan di tingkat pusat untuk menunda pelaksanaan pilkada maka pihaknya akan mendukung. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar