Semarang-Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan Pilkada Serentak 2020, saat ini sudah ada PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Sementara, tahapan pilkada serentak akan dimulai pada 30 September 2019.
Yulianto menjelaskan, untuk saat ini agenda yang mendesak adalah penyusunan dan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, jadwal untuk penandatangan NPHD ditargetkan bisa diselesaikan pada 1 Oktober 2019.
"Kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan KPU di 21 kabupaten/kota, terutama dalam hal untuk persiapan penandatanganan NPHD anggaran pilkada. Kami terus pastikan, bahwa teman-teman berkomunikasi penuh dengan pemerintah daerah masing-masing, agar proses penganggaran segera dibahas dengan TAPD. Sehingga, nanti 1 Oktober 2019 itu betul-betul sudah direalisasikan soal NPHD untuk pilkada," kata Yulianto, kemarin.
Yulianto lebih lanjut menjelaskan, pihaknya juga menjalin komunikasi secara intens dengan Pemprov Jateng terkait dukungan untuk penyelesaian NPHD di 21 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 20220.
 |
| Yulianto Sudrajat Ketua KPU Jateng |
Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin menambahkan, sampai dengan saat ini belum menerima laporan dari Bawaslu kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak yang sudah sepakat menandatangani NPHD. Sebab, dana itu berkaitan dengan pengawasan pilkada serentak.
"Ada beberapa daerah yang saat ini masih proses pembahasan, dan belum ada kejelasan dari sisi pendanaan, kami minta kepada bupati/wali kota untuk segera memerjelas dari sisi dana untuk pengawasan pemilu. Kalau dari sisi besaran, itu harus disesuaikan dengan kabupaten/kota masing-masing. Karena kan, jumlah kecamatan dan jumlah TPS berbeda-beda," ujar Rofi, kemarin.
Terpisah, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan untuk tahapan Pilkada Serentak 2020 nanti pemprov akan menyiapkan penjabat sementara kepala daerah bagi kabupaten/kota yang memang sudah habis masa tugas bupati/wali kotanya. Atau, adanya petahana yang maju dalam kompetisi pilkada.
"Kalau provinsi sebenarnya lebih supporting, tidak langsung. Tentu kita menyiapkan dari sisi dukungan keamanan, dukungan pemerintah pada saat penyelengaraan seperti pilgub maupun pilpres dan pileg kemarin. Biasanya, para penyelenggara dari KPU dan Bawaslu itu mereka menyiapkan beberapa hal yang sifatnya lebih teknis untuk minta dukungan kami," ucap Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 nanti diharapkan juga bisa berjalan aman dan damai. Hal itu berdasarkan pengalaman pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, dan berbarengan dengan Pilgub. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar