Pemprov Jateng Menangkan Sengketa Lahan PRPP

Gubernur Ganjar Pranowo (kiri) berbincang dengan Kepala Kanwil BPN
Jateng Jonahar soal hasil akhir sengketa lahan PRPP dengan PT IPU.

Semarang-Lebih dari enam tahun lamanya, Pemprov Jawa Tengah berupaya memertahankan aset PRPP melalui sidang sengketa dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU). Setelah melewati proses panjang, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agusng (MA), lahan PRPP kembali ke aset milik pemprov.

Gubernur Ganjar Pranowo mengaku puas, sengketa lahan PRPP yang terjadi cukup lama, akhirnya dimenangkan pemprov. Sebab, sengketa di atas lahan PRPP itu terjadi sejak kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo pada 2011 lalu.

Ganjar mengatakan majelis hakim yang mengabulkan permohonan PK menyatakan jika gugatan penggugat PT IPU tidak bisa diterima. Sehingga, wacana pemprov untuk pengembangan kawasan PRPP bisa dilanjutkan.

Menurutnya, di kawasan PRPP nanti akan dibangun convention hall terbesar dan dilengkapi hotel bintang serta tempat hiburan yang representatif.

"Ya ini perjuangan panjang enam tahun. Kita enam tahun memerjuangkan aset negara, dan Alhamdulillah dengan adanya putusan PK ditindaklanjuti BPN dengan cukup cepat. Dan sekarang, sertifikat pengganti HPL itu sudah kembali. Nanti akan ada beberapa usulan HGB di antara beberapa tanah, atau aset yang kita miliki di sekitar PRPP. Dan kalau itu sudah selesai, maka kita akan segera bangun," kata Ganjar, kemarin.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, terkait dengan pengembangan kawasan PRPP itu, maka calon investor yang pernah berminat mengelola PRPP akan dihubungi kembali. Oleh karena itu, pengelola PRPP diminta mengundang kembali calon investor tersebut untuk pembahasan wacana sebelumnya.

"Kalau bisa dimulai sekarang, maka 2022 sudah jadi proyek itu. Tinggal, bagaimana pengelola PRPP membuat desainnya dan ditawarkan lagi ke calon investor," jelasnya.

Diketahui, PRPP mulai dikenal orang Semarang pada awal 1980an dan pada 1985 dibentuk Yayasan PRPP. Selang 10 tahun berlalu, Yayasan PRPP berubah menjadi PT PRPP Jawa Tengah. (K-08)