Bawaslu Jateng Minta Pemda Bisa Koordinasi Dengan Bawaslu Soal Anggaran Pilkada 2020

Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin (kanan) saat menjelaskan soal
pengawasan Pilkada Serentak 2020 kepada media, Selasa (13/8).

Semarang-Sebanyak 21 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah pada 2020 mendatang, akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Masing-masing daerah, saat ini sedang menyusun dan KPU serta Bawaslu kabupaten/kota tengah mengusulkan anggaran ke pemda setempat.

Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan pihaknya mendorong kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, untuk memberikan alokasi anggaran maksimal terhadap penyelenggara pilkada.

Menurutnya, KPU maupun Bawaslu kabupaten/kota mengusulkan anggaran untuk pilkada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Rofi menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota bisa berkoordinasi jika memang anggaran yang diusulkan terlalu besar.

"Apakah alokasi itu sesuai dengan kebutuhan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota? Ini yang tahu situasi di masing-masing daerah, ya KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu, saya pikir bisa diajak dialog karena kebutugannya berapa itu yang tahu adalah mereka. Kalau pemerintah daerah mengkritisi, kita bisa berdialog," kata Rofi di sela diskusi tentang persiapan pengawasan Pilkada Serentak 2020 di kantornya, Selasa (13/8).

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 akan tetap profesional dalam melakukan pengawasannya. Sehingga, meskipun dana yang diberikan pemerintah daerah setempat kurang maksimal, pengawasan tetap dilakukan.

"Tidak mungkin teman-teman Bawaslu di kabupaten/kota tidak menjalankan tugasnya, hanya karena anggaran dari pemda terbatas. Saya yakin, teman-teman di kabupaten/kota bisa bekerja secara profesional," pungkasnya. (K-08)