Gubernur Panggil ASN Yang Diduga Lakukan Pungli

Gubernur Ganjar Pranowo mengingatkan kepada para
ASN untuk tidak coba-coba melakukan pungli atau tindak
korupsi lainnya.

Semarang-Pemprov Jawa Tengah terus berkomitmen di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi. Sehingga, jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa pungutan liar atau korupsi, maka akan diambil tindakan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, juga menjadi slogan dari Gubernur Ganjar Pranowo melalui "Jateng Gayeng Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" jilid dua. Sehingga, ketika ada ASN yang diduga melakukan pungli maka akan diambil tindakan.

Ganjar Pranowo mengatakan belum lama ini ia mendapat laporan, jika ada jajarannya yang diduga melakukan pungli dan menerima gratifikasi. Sehingga, dirinya memanggil pejabat atau ASN yang diduga melakukan penyelewengan tersebut. Total ada tujuh orang yang dilakukan pemanggilan.

Menurut Ganjar, ketujuh orang yang telah dipanggil itu beberapa mengakuinya dan sebagian mengaku tidak tahu atau tidak mengakuinya.

Ganjar menjelaskan, informasi mengenai pungli dan gratifikasi itu parahnya isunya disetorkan kepada dirinya.

"Saya masih mendapatkan laporan dari masyarakat, beberapa di antaranya saya cek sendiri. Ada yang mengelak, ada yang mengaku, ada yang pura-pura engga ngaku begitu. Semua sudah transparan. Maka saya ingatkan sekali lagi, saya tidak mau ada OTT di Jawa Tengah. Semua sudah saya ingatkan. Tolong please jangan korupsi, jangan terima gratifikasi dan jangan main pungli," kata Ganjar, Senin (7/1).

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, sistem yang sudah berjalan dengan baik di Jateng ini tidak boleh tercoreng dengan kelakuan buruk beberapa oknum. "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" adalah konsep kerja ASN di Pemprov Jateng, merupakan integritas harga mati dan tidak bisa ditawar.

"Buat saya, integritas adalah harga mati. Jangan ada praktik korupsi, gratifikasi maupun pungli. Nek ono tak sembeleh," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, pihaknya meminta seluruh BUMD Jateng melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK. (K-08)