 |
| Kepala Perum Bulog Budi Waseso memberikan keterangan pers usai menandatangani kesepakatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras dengan Pemprov Jateng, Kamis (22/11). |
Semarang-Perum Bulog menggandeng Pemprov Jawa Tengah untuk bersinergi, dalam pendistribusian beras medium kepada masyarakat. Kesepakatan itu ditandatangani, dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dengan Gubernur Ganjar Pranowo di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (22/11).
Dirut Perum Bulog mengatakan saat ini, beras yang ada di pasar-pasar tradisional dijual dengan harga Rp11 ribu per kilogram. Padahal, beras medium Bulog seharusnya dijual dengan harga Rp9.400 per kilogram.
Menurutnya, mulai merangkak naiknya harga beras medium di pasaran ini karena beberapa faktor. Di antaranya adanya permainan dari oknum yang memainkan harga beras.
Oleh karena itu, jelas Buwas, dengan bersinergi bersama Pemprov Jateng, pihaknya berupaya untuk memutus mata rantai yang menyebabkan harga beras naik tanpa kontrol.
"Kita memotong mata rantai daripada jualan kita pendistribusian beras medium yang hari ini mulai merangkak naik. Kenapa naik itu, di antaranya mata rantai terlalu panjang. Ada delapan mata rantai yang harus dipangkas. Dengan MoU hari ini kita bisa langsung mendistribusikan kepada para kepala desa. Dan kita akan turun lapangan mendatangi koperasi-koperasi desa," kata Buwas.
Lebih lanjut Buwas menjelaskan, dipilihanya Jateng untuk ikut mengendalikan pasokan beras dan menstabilkan harga pangan, karena provinsi ini dinilai berhasil dalam mengendalikan pangan nasional.
"Pemprov Jawa Tengah ini tiga kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik," ujarnya.
Buwas berharap, dengan menjalin sinergi bersama Pemprov Jateng dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bisa berhasil. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo berterima kasih Jateng mendapat kepercayaan dari Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras. Pemprov akan mengerahkan seluruh kepala desa di Jateng, untuk mendata warganya yang memang benar-benar sebagai warga tidak mampu.
"Para kepala desa ini kan yang tahu warganya. Dengan melibatkan kepala desa, maka pendistribusian beras kepada masyarakat langsung bisa memutus mata rantai yang panjang itu," ucap Ganjar. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar