Semarang-Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah Sosiawan meminta kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Sehingga, keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan pemprov dengan baik bisa ditiru kabupaten/kota.
Menurutnya, pemkab/pemkot di Jateng perlu didorong untuk bisa lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan informasi publiknya. Termasuk, bagaimana mengelola anggaran dengan memertanggungjawabkan anggaran kepada publik. Sehingga, bisa tercapai akuntabilitas publik.
Sosiawan menjelaskan, selama ini keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten/kota memang masih minim. Sebab, masih banyak sengketa informasi yang masuk berasal dari kabupaten/kota.
"Bahwa keterbukaan informasi publik itu bisa menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Perlu Komisi informasi mendorong pemerintahan di kabupaten/kota supaya bisa terbuka dan transparan di seluruh kinerjanya," kata Sosiawan, Jumat (19/10).
Lebih lanjut Sosiawan menjelaskan, sejak 2014 hingga 2018 sengketa informasi publik dari kabupaten/kota masih didominasi pelaksanaan keterbukaan atau transparansi informasi. Totalnya mencapai 248 laporan.
Sementara, Gubernur Ganjar Pranowo meminta Komisi Informasi Jateng bisa mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten/kota. Bahkan, tidak hanya kabupaten/kota tapi sampai ke tingkat desa.
"Saya berharap bisa menjadi stimulan untuk bisa mendorong keterbukaan informasi. Ini inline dengan misi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Saya juga dorong ini kalau bisaa mentriger sampai tingkat kabupaten/kota dan desa," ujarnya.
Menurut Ganjar, keterbukaan informasi publik selaras dengan misi pemprov terkait pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar