Akseleran Siap Bantu UKM Yang Butuh Modal Hingga Rp2 Miliar

Co Founder and Chief Credit Officer Christopher Gultom (kanan) men-
jelaskan mengenai target Akseleran dalam memfasilitasi pelaku UKM
hingga akhir tahun, kemarin.

Semarang-Lembaga financial technology (fintech) belakangan terus menjamur, dan memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk mengajukan pinjaman modal. Salah satunya adalah Akseleran sebagai crowdfunding, yang memberikan pilihan kepada masyarakat berinvestasi online maupun mengajukan pinjaman.

Head of public and Government Relations Akseleran Rimba Laut mengatakan Akseleran sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Oktober 2017 kemarin.

Menurutnya, sejak awal beroperasi sampai Agustus 2018 sudah terkumpul Rp100 miliar dari target akhir tahun Rp200 miliar. Sedangkan rerata per bulannya, ditargetkan bisa terkumpul Rp20 miliar.

Rimba menjelaskan, dengan modal sebesar Rp100 ribu saja, masyarakat sudah bisa berinvestasi. Sedangkan total peminjam saat ini di Akseleran sudah mencapai 240 orang dengan rerata pinjaman sebanyak Rp400 juta.

"Bagi investor bisa mendapatkan imbal hasil rerata sebesar 18-21 persen per tahun, sedangkan untuk pelaku usaha atau UKM bisa mengajukan pinjaman minimal sebesar Rp75 juta dan maksimal Rp2 miliar. Batas pinjaman adalah Rp2 miliar yang bisa disalurkan peer to peer yang ditetapkan OJK," kata Rimba, kemarin.

Sementara, Co Founder and Chief Credit Officer Chistopher Gultom menambahkan, saat ini di Indonesia terjadi kesenjangan finansial perbankan. Sehingga, pihaknya hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut lewat lembaga fintech yang terdaftar di OJK.

"Pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan jauh lebih banyak dibanding pihak yang menyediakan, dan kita cari di mana kesenjangannya di mana itu. Saya melihat institusi keuangan konvensional biasanya meminta aset sebagai jaminan untuk meminjam, tapi kebanyakan pelaku UKM tidak punya," ujarnya.

Lebih lanjut Gultom menjelaskan, pihaknya mencoba menjembatani antara pelaku UKM yang membutuhkan modal dengan masyarakat sebagai pemilik modal. Bahkan, tidak membutuhkan dokumen sebagai jaminan pinjaman. (K-08)