BPS: Setiap Tahun Jumlah Keluarga Petani Terus Turun

Kepala BPS Jateng Margo Yuwono (tengah) bersama praktisi pertanian
di sela pembukaan sosialisasi dan koordinasi Sutas 2018 di Paragon
Mal Semarang, Kamis (3/5).

Semarang-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Margo Yuwono mengatakan setiap tahun selalu ada penurunan jumlah keluarga petani, karena beralih ke sektor lain atau tidak ada penerus di keluarga petani tersebut. Hal itu dikatakan Margo di sela sosialisasi dan koordinasi Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 di Paragon Mal, Kamis (3/5).

Menurutnya, generasi muda sekarang lebih tertarik ke sektor lain yang dipandang lebih menjanjikan dibanding bertani atau bercocok tanam.

Margo menjelaskan, anak-anak petani juga lebih memilih bekerja di kota daripada meneruskan usaha keluarganya atau menggarap lahan pertanian milik orang tuanya. Sehingga, diperlukan adanya peran atau campur tangan pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, khususnya keluarga petani tetap berkecimpung di bidang pertanian.

Sektor pertanian di Jateng, lanjut Margo, menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian yang ikut memberikan kontribusi.

Oleh karena itu, dengan Sutas 2018 ini pihaknya juga ingin mengetahui berapa jumlah penurunan keluarga petani di Jateng setelah periode sensus pertanian di 2013 lalu.

"Kalau dari tren fenomena umum dengan kemajuan ekonomi dan sebagainya, sektor pertanian memang kurang menarik. Hasil sensus 2003-2013 selama 10 jumlah rumah tangga petani mengalami penurunan sebanyak 1,5 juta jiwa. Di 2018 kita ingin lihat, apakah fenomena itu masih terus terjadi," kata Margo.

Lebih lanjut Margo menjelaskan, melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi tentang Sutas 2018 nantinya para petugas di lapangan akan mampu menyediakan data pertanian di Jateng secara akurat.

Data dalam Sutas 2018 ini, jelas Margo, akan bermanfaat untuk mendapatkan fenomena perubahan usaha pertanian di 2013 dan 2018, proyeksi populasi ternak dan perencanaan survei pertanian sebelum dilaksanakan Sensus Pertanian 2023 mendatang.

"Jadi, kami meminta masyarakat bisa memberikan data secara benar kepada petugas di lapangan. Kalau masyarakat memberikan data sampah, maka hasil survei kami juga berupa sampah," pungkasnya. (K-08)