Sudirman: Pilkada Langsung Yang Melahirkan Pemimpin Bersih Tetap Harus Diteruskan

Cagub Sudirman Said berbicara di depan mahasiswa Unissula tentang
kepemimpinan yang bersih, Rabu (14/3).

Semarang-Munculnya wacana mengkaji ulang sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said, ketika memberikan kuliah umum tentang "Pemimpin Yang Bersih, Jalan Menuju Kesejahteraan Yang Lestari" di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Rabu (14/3).

Menurut Sudirman, banyak pemimpin bersih dan berintegritas lahir dari proses demokrasi pilkada langsung.

Dirinya memberi contoh sejumlah kepala daerah bermoral dan bersih di negeri. Di antaranya adalah Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. Kemudian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang atau Muhammad Zainul Majdi.

Sudirman menjelaskan, apabila muncul pemimpin daerah korup, maka bukan proses pilkada langsung yang disalahkan. Yang disalahkan adalah figur dari yang korup tersebut.

Ia mengutip kalimat dari Bung Hatta yang selalu diingatnya, bahwa orang kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, orang tidak jujur sulit diperbaiki.

"Harus diisi orang-orang yang dalam kategori sudah selesai dengan diri sendiri. Kandidat-kandidat yang baik yang reputasinya tidak tercela dan track recordnya bener. Sehingga, ketika dipilih pun tetap menjaga proses demokrasi dan melahrkan pemimpin yang bersih. Kita akan terus mengingatkan bahwa bila negara kita itu kepengen baik, maka mau tidak mau manusia yang lahir sebagai pemimpin adalah orang yang baik," kata Sudirman.

Proses pilkada langsung yang saat ini sedang berjalan, lanjut mantan menteri ESDM tersebut harus dipertahankan.

Sementara itu, terkait dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengumumkan beberapa nama kepala daerah sebagai tersangka patut didukung. Hanya saja, ia tidak sependapat jika upaya KPK dihalangi dengan alasan tertentu.

"Terkait dengan adanya unsur pemerintah yang menghalangi, menurut saya itu tidak baik dan memberi kesan pemerintah intervensi," tandasnya. (K-08)