DPRD: Revisi UU MD3 Malah Semakin Jauh Rakyat Dengan Wakilnya

Yahya Haryoko
Anggota DPRD Jateng

Semarang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) sudah diputuskan dan disahkan. Namun, revisi tersebut justru menimbulkan pro dan kontra di sejumlah pihak. Bahkan, anggota legislatif yang didaerah juga ikut menyayangkannya.

Anggota DPRD Jawa Tengah Yahya Haryoko mengatakan kondisi tersebut, dipandangnya sebagai wujud negara yang tidak berdemokrasi. Padahal, anggota DPR merupakan perwakilan dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi dari yang diwakilinya.

"Bagaimanapun nanti masyarakat jadi takut mengkritik DPR itu, padahal DPR kan wakil rakyat. Ya bagaimanapun, apapun kritik dan saran itu harus kita terima, jangan sampai kemudian dianggap sebagai merendahkan martabat atau penghinaan seperti itu," kata Yahya, Selasa (20/2).

Yahya yang duduk di Komisi C itu menjelaskan, Undang-Undang MD3 juga mengkebiri anggota DPR di daerah dalam tanda kutip. Padahal, aturan tersebut juga mengatur anggota legislatif sampai di tingkat kabupaten/kota.

"Yang saya sayangkan kok MD3 berkutat di DPR RI saja. Kan DPRD juga masuk di dalamnya, kok tidak pernah dibahas," ujarnya.

Menurut politikus PPP itu, seharusnya Undang-Undang MD3 lebih mengedepankan pembenahan di sektor tugas pokok anggota dewan. Sehingga, masyarakat semakin yakin terhadap kinerja dari anggota legislatif yang mewakili di parlemen. (K-08)