Semarang-Kontestasi politik dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Tengah, jangan sampai mengendurkan upaya pemprov dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD). Pernyataan itu dikatakan anggota Komisi C DPRD Jateng Yahya Haryoko, saat menjadi pembicara dalam acara "Mengawal PAD di Tahun Politik" di Hotel Quest, Selasa (20/2).
Menurutnya, mesti sedang digelar pilkada, namun tidak membuat Pemprov Jateng mengurangi upayanya mencapai target PAD. Hanya saja, memang perlu ada catatan khusus agar capaian PAD bisa maksimal dan tidak disalahgunakan pihak-pihak yang ikut kontestasi pilkada.
"Bagaimanapun karena PAD ini merupakan sumber utama daripada anggaran daerah, saya kira tidak boleh sampai lengah, sampai terabaikan karena aktivitas politik. Kalau PAD tidak tercapai, otomatis seluruh program pembangunan daerah yang sudah dicanangkan ini bisa tidak terealisasi. Ini yang harus dikawal," kata Yahya, Selasa (20/2).
Lebih lanjut politikus PPP tersebut menjelaskan, selama ini postur PAD Jateng masih mengandalkan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, potensi pajak daerah lainnya masih cukup banyak.
"Harusnya pemerintah mulai memikirkan sumber pendapatan lainnya yang cukup potensial," ujarnya.
Sementara, Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Edy S Bramantyo menambahkan, memang PKB masih menjadi sumber utama pendapatan. Pada tahun ini, ditargetkan sebesar Rp12 triliun dari PKB.
Namun demikian, pihaknya menyebut jika tahun politik tidak sampai mengganggu target pencapaian PAD. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar