Ahsin Makruf Anggota Komisi B DPRD Jateng |
Semarang-Harga beras di sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah di Jawa Tengah masih tinggi, sehingga masyarakat belum bisa memenuhinya. Salah satu faktornya, karena pasokan beras yang terbatas.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Ahsin Makruf mengatakan secara realitas di lapangan, memang diakui pasokan beras di provinsi ini kurang. Sehingga, hukum pasar yang berlaku harga beras mengalami kenaikan akibat barang sedikit.
Menurutnya, perlu ada evaluasi data akurat mengenai produksi beras di Jateng. Bahkan, data yang tersaji mengenai produksi dan konsumsi beras di Jateng bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, jelas Ahsin, pemerintah harus bisa memaksimalkan peran dari Bulog untuk mengelola beras secara nasional. Maksimal, data yang tersaji bisa dipadukan dengan kondisi di lapangan.
"Kalau melihat realita yang ada di pasaran, harga beras tinggi karena secara ekonomi barang kurang. Maka harus duduk bersama dan bicara sejujurnya, produksinya itu berapa. Oleh karena itu, peran Bulog dalam mengelola logistik terutama beras harus dimaksimalkan," kata Ahsin, di sela diskusi mengenai harga beras di Hotel Grasia, Senin (29/1).
Lebih lanjut politikus PAN itu menjelaskan, selain memaksimalkan peran Bulog untuk menyeimbangkan harga beras di pasaran agar terjangkau masyarakat, perlu ada perubahan aturan harga pembelian pemerintah (HPP). Sebab, HPP yang diterapkan sangat merugikan petani dan bisa berpengaruh pada nilai tukar petani (NTP) di Jateng.
"Kalau HPP murah, petani dapat untung dari mana? Makanya petani minta HPP bisa diubah, dan Bulog membeli gabah petani," pungkasnya. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar