TPID Jateng Gelar Operasi Pasar Jaga Pasokan Sembako

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menunjukkan beras yang dijual di
operasi pasar yang diadakan TPID Jateng, Rabu (13/12).

Semarang-Guna mengatasi melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun yang berbarengan dengan perayaan Natal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah menggelar operasi pasar di halaman kantor gubernuran, Rabu (13/12).

Selain menggelar operasi pasar sejumlah kebutuhan pokok, juga diluncurkan Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) yang dilakukan serentak selama 30 hari ke depan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Meliput sub divre Semarang, Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Pati dan Magelang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo mengatakan komoditas yang dijual dalam operasi pasar akhir tahun ini terdiri dari beras, gula pasir dan minyak goreng. Beberapa wilayah tertentu, operasi pasar menyedakan daging beku dan bawang merah.

Menurutnya, operasi pasar yang digelar itu dalam rangka mengamankan kecukupan pasokan dan mengawal kestabilan harga di Jawa Tengah. Bahkan, Perum Bulog Divre Jateng menyediakan 130 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Februari 2018 mendatang. Di samping itu juga, disiapkan pula 43 ribu ton gula pasir dan 230 ribu liter minyak goreng.

"Kalau dari beras dan minyak goreng dirasa cukup, karena sudah dilakukan operasi pasar. Kalau cabai merah dan bawang merah karena musiman dan pengaruh cuaca, akan dibicarakan dengan Bulog dan TPID. Operasi pasar yang kita gelar ini, untuk menyikapi panen yang sedikit dan kenaikan harga menjelang akhir tahun," kata Ponco.

Lebih lanjut Ponco menjelaskan, operasi pasar di sejumlah daerah juga melibatkan mitra pedagang di pasar, jaringan Toko Tani Indonesia (TTI), e-Warong dan Rumah Pangan Kita (RPK). Untuk pasokannya, dikirimkan 20 truk berisi komoditas pangan kebutuhan masyarakat.

"Diharapkan, segala upaya yang dilakukan TPID Jateng ini, akan berhasil untuk mengawal kestabilan harga pangan strategis di provinsi ini. Sehingga, masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang wajar," pungkasnya. (K-08)