 |
| Ketua Bawaslu RI Abhan (dua dari kanan) berfoto bersama jajaran Bawaslu Jateng, usai membuka Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Jateng, Kamis (23/11). |
Semarang, Memasuki tahun politik di Tanah Air, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membuka Pojok Pengawasan di 34 provinsi di Indonesia. Sehingga, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan pemilihan umum (pemilu) 2019 bisa diawasi semua pihak tidak hanya Bawaslu dan jajarannya. Pernyataan itu dikatakan Ketua Bawaslu RI Abhan, ketika membuka Pojok Pengawasan milik Bawaslu Jateng, Kamis (23/11) sore.
Menurut Abhan, Pojok Pengawasan berada di berbagai lokasi yang mudah diakses masyarakat. Selain dibuat di kantor Bawaslu, Pojok Pengawasan juga bisa ditempatkan di pusat perbelanjaan.
Abhan menjelaskan, pengawasan pemilu pada tahun politik mendatang dinilai cukup berat. Sebab, selain menyiapkan Pilkada Serentak 2018 juga ada Pemilu 2019. Terlebih lagi di Jawa Tengah, ada tujuh pilkada di tujuh kabupaten/kota ditambah pemilihan gubernur (pilgub) 2018.
"Harapannya, ini bagian dari upaya kami mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami kami mendorong tumbuh berkembangnya pengawasan partisipatif. Kami menyadari, pengawasan di pemilu ini sangat berat. Apalagi di Jateng ada tujuh pilkada dan pilgub serta ditambah pemilu nasional," kata Abhan.
Dengan adanya Pojok Pengawasan, lanjut Abhan, diharapkan bisa menumbuhkan sinergitas antara Bawaslu dengan seluruh komponen yang ada di Jawa Tengah. Di samping itu, Pojok Pengawasan bisa menjadi satu bagian sarana masyarakat dekat dengan Bawaslu.
"Bisa untuk ruang diskusi dan sarana edukasi, karena data tersaji. Media juga bisa memanfaatkannya untuk mencari data," ujarnya.
Abhan menyebutkan, sampai akhir tahun nanti di 34 provinsi di seluruh Indonesia sudah tersedia Pojok Pengawasan. Bahkan, diharapkan di tingkat kabupaten/kota juga tersedia Pojok Pengawasan. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar